04 November 2016

Aspek Undang-Undang Informasi Bagi Pengguna Internet (Penting)

Update : 21/05/2017


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Aspek Pengguna. Pada artikel sebelumnya saya telah memposting mengenai UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Dalam hal peraturan dan undang-undang ini sebagai warga negara yang baik kita sudah sepatutnya memahami pasal-pasal yang termuat di dalamnya. Adapun tujuan artikel ini dibuat sebagai informasi kepada para pengguna internet untuk memperhatikan berbagai macam tindakan hukum menggunakan teknologi baik sekarang maupun yang akan datang. Pasal-pasal penting bagi pengguna awam
Beberapa pasal penting tersebut yaitu :

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1 ayat 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, dan 21

Sebagai pengguna awam atau pengguna yang hanya mengerti mengoperasikan peralatan transaksi elektronik kita perlu tahu bahwa pasal-pasal di atas merupakan pasal yang mengatur kegiatan kita pada saat mengoperasikan peralatan elektronik. Dengan demikian sebagai bagian dari Undang-Undang ini kita diharapkan dengan cerdas memanfaatkan berbagai macam pelayanan, hak akses, hak untuk menerima berbagai sistem ketika sistem tersebut telah kita miliki.

Selain itu ada persoalan lain yang juga perlu kita amati terkait dengan siapa kita berinteraksi menggunakan perangkat elektronik. Kondisi kita yang telah begitu paham namun disisi lain bisa saja subjek yang menerima dokumen elektronik dari yang telah kita kirimkan belum paham melainkan hanya kompeten saja mengoperasikan atau melakukan pertukaran informasi. Oleh karena itulah aspek awam sering kali tidak begitu memperhatikan aspek hukum mengenai transaksi elektronik ini.

BAB II Tujuan

Pasal 4 ayat b

Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Contoh nyata :

Dalam keseharian kita telah melihat dengan jelas perkembangan perekonomian kita, perdagangan dan bentuk perekonomian lainnya. Adanya penyediaan produk dan jasa yang dapat dibeli, dipesan secara langsung (online) melalui perangkat elektronik yang memiliki sambungan internet.

Tumbuhnya perekonomian digital yang berperan penting menggerakan perekonomian pusat dan daerah. Pada waktu beberapa tahun ke belakang ketika produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan maka para agen dan pelanggan tidak begitu banyak hal yang dapat di lakukan selain mengamati hal tersebut di daerah melalui media informasi saja sedangkan untuk proses pemesanan akan memerlukan waktu yang cukup lama namun hal tersebut tidak lagi karena sudah tersedia sistem elektronik yang dapat menghubungkan keduanya secara langsung dan telah dilindungi hak-hak kedua pihak oleh undang-undang.

Pasal 4 ayat c

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.


Institusi pemerintah pada sekarang ini telah banyak yang memiliki sistem elektronik untuk meningkatkan pelayanan publik. Baik pusat maupun daerah sudah dapat kita melakukan akses informasi ke portal resmi milik pemerintah tersebut. Masyarakat dapat mengetahui berbagai perkembangan terkait dengan program, capaian, laporan atau bentuk lainnya berkaitan dengan penyelenggaran sistem pemerintah yang nantinya publik dapat mengakses secara personal atau bentuk lain dengan perangkat elektronik yang ada.

Artikel terkait : Cara Tepat menemukan Informasi di Internet

Semoga saja artikel ini bermanfaat dan untuk pembahasan selanjutnya terkait aspek undang-undang bagi pengguna internet akan kami posting kembali. Terima kasih.