30 May 2017

Keputusan Mendikbud Tentang Penetapan Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017

Berikut ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Penetapan Alokasi Dana Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017. Di bawah ini adalah link untuk Anda download :




Artikel terkait lainnya


29 May 2017

Permendiknas No 24 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH


Peraturan ini diperuntukan bagi kalangan tenaga administrasi sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Dalam peraturan ini memuat berbagai komponen yang berkaitan dengan tenaga administrasi mulai dari kepala, bagian, dan tenaga bidang administrasi di sekolah/madrasah. Dokumen ini sangat penting untuk dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mengukur kompetensi, melaksanakan evaluasia SDM tenaga administrasi dan penyusunan program satuan pendidikan.

Dari peraturan ini kita baik sebagai pimpinan satuan pendidikan atau pun sebagai tenaga administrasi dapat memastikan bahwa unit kerja dan tanggung jawab kita atau bidang yang menjadi tanggung jawab kita dapat disesuaikan dengan tabel-tabel kompetensi baik syarat maupun pengembangan kita untuk jangka waktu tertu dalam proses pembangunan pendidikan.

Selain itu pula dokumen peraturan ini dapat kita berikan gambaran tupoksi yang relevan dengan latar belakang pendidikan setiap tenaga administrasi di satuan pendidikan, memetakan kebutuhan tenaga, melakukana pelatihan, mengembangkan SDM dan proses-proses lanjutan demi terwujudnya kualitas SDM tenaga administrasi sekolah yang setiap saat menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan senantiansa tanggap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk terlaksanakanya penyelenggaraan administrasi satuan pendidikan yang cepat, tepat, dan berkualias.

Untuk satuan pendidikan SMA/SMK jelas digambarkan bahwa untuk jumlah rombongan belajar yang telah sesuai dengan ketentuan dapat ditambahkan penempatan khusus untuk tenaga administrasinya mengingat volume rombel dan keperluan jurusan yang memerlukan penanganan khusus. Misalnya jurusan yang diatas 30 rombel jelas-jelas memerlukan tim tenaga administrasi khusun untuk membantu dibidang keahlian/jurusan sehingga layanan administrasinya dapat dilaksanakan seefektif mungkin serta mempermudah layanan administrasi di unit-unit jurusan.

Dengan mempedomani peraturan ini diharapkan kewenangan bagian administrasi lebih luas dalam merencanakan, menyusun, mengirimkan, dan mengevaluasi program-program pendidikan yang telah sesuai dengan produk hukum pendidikan. Dan juga akan mempermudah satuan pendidikan dalam membagi wilayah administrasi ditingkat jurusan, kepala kompetensi, ketua jurusan, dan atau tim khusus yang membidang program tertentu di satuan pendidikan ruang lingkup peningkatan kualitas layanan dan tata kelola manajemen satuan pendidikan.




Sumber

Kemdikbud

25 May 2017

Memahami Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005

I. Pengantar
Memahami  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Undang-undang ini adalah produk hukum dibidang pendidikan yang mengatur tentang kedudukan Guru dan Dosen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini memuat 84 pasal, 54 halaman.

Jika Anda adalah kalangan pendidikan seperti mahasiswa FKIP yang sedang aktif kuliah yang nantinya menjadi guru di berbagai jenjang pendidikan perlu kiranya Anda untuk membaca dan memahami Undang-Undang ini. Segala sesuatu menyangkut guru akan dimulai muaranya dari sini setelah yang pertama UUD 1945 dan kedua UU No tahun 2003. Perhatikan dengan baik muatan pasal berapa Anda berada apakah Anda seorang guru yang memahami undang-undang atau Anda sekedar tahu saja bahwa ada undang-undang guru. Kemudian untuk Dosen juga perlu untuk memiliki Dokumen Undang-Undang ini.

Kadang kala memang produk hukum tidak begitu sering kita bahas dalam kegiatan rutin kita di pendidikan akan tetapi tidak salah juga jika hal ini sesekali kita baca dan siapa tahu ada beberapa kekurangan atau hal yang sebenarnya telah dijelaskan dalam produk hukum ini. 

Lampiran :



II. Sumber

Kemdikbud

Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Atas UU ITE 2008

I. Pengantar

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 . Undang-undang ini mengubah atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008  yang telah menjadi payung hukum Informasi dan traksaksi elektronik kita selama 8 tahun terakhir. Di bidang pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK sederajat Undang-Undang ITE No 11 tahun 2008 dimuat dalam pedoman Data Pokok Pendidikan. Oleh karena itu setiap kalangan pendidikan kiranya memperhatikan dan memahami dengan luas terkait revisi ini sehingga kita menjadi warga negara yang benar-benar menjunjung tinggi hukum di negara kita yang kita cintai ini.

Selain itu pula untuk masyarakat umum yang telah terhubung dengan jaringan informasi atau koneksi internet baik menggunakan aspek transaksi sederhana maupun sudah berbasis bisnis kiranya dengan cermat sedikit demi sedikit mengulas pasal-pasal pada undang-undang Nomor 19 tahun 2016 ini mengingat kita sering kali mengupload, memposting dan sebagainya dalam akun jejaring kita dengan harapan kita semua tidak termasuk dalam bagian hal yang dilarang di dalam undang-undang ini. Dan perlu juga kita promosi kesadaran hukum minimal sadar hukum untuk kita dan lingkungan keluarga kita terlebih dahulu dan kemudian sampaikan pada lingkungan sekitar kita terkait dengan hukum, perubahan, dan pencabutan sehingga kita menjadi bagian masyarakat yang taat hukum dan update tentang produk hukum yang terbaru. Dan bangga lah menjadi masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum.

Simpan file Undang-undang dengan format file PDF simpan dalam media WA, Dokumen lainnya pada Telepon Anda dan dimana pun Anda berada ada dokumen hukum menyertai Anda. Dan untuk download silakan ada pilih link di bawah ini :


II. Sumber
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Republik 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 & 23 Tahun 2006

I. Pengantar

Peraturan No 22 ini membahas mengenai Standar Isi di satuan pendidikan dari SD sampai dengan Jenjang SMK yang menggunakan Kurikulum KTSP sedangkan Peraturan no 23 mengenai Standar Kompetensi Lulusan. Untuk Standar isi yaitu standar yang harus ada mencakup lingkup materi minimal tingkat kompetensi yang diajarkan di satuan pendidikan yang terdiri mata pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa/siswi.

Bagi satuan pendidikan yang sampai pada tahun pelajaran sekarang masih melaksanakan kurikulum KTSP kurikulum ini sangat penting untuk memperhatikan semua komponen pendidikan di satuan pendidikan baik Anda sebagai guru maupun manajemen sekolah untuk memahami muatan muatan dalam dua peraturan ini. Dalam peraturan ini menjelaskan teknis pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal (6). Dan untuk diketahui bahwa PP ini  sebagaimana telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 32 Tahun 2013 StandarNasional Pendidikan.

Disamping itu pula memuat Panduan struktur kurikulum, penyusunan pengembangan kurikulum, muatan lokal, perhitungan jumlah jam mengajar pada data pokok pendidikan atau Dapodik  dan aspek lainnya diambil dari sini serta jelaskan dengan rinci. Dokumen ini terbit juga dalam bentuk buku pedoman yang diterbitkan pada bulan Agustus 2006 disahkan oleh Direktur Pembinaan TK & SD.

Untuk download Permen 22 dan 23 ini silakan pilih link di bawah ini :



    II. Sumber

    Kemdikbud

    Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 5 11 dan 14 Tahun 2017

    I. Pengantar

    Dokumen yang ada di Blog Kopinet berkaitan dengan Topik PENDIDIKAN adalah dokumen yang diambil dari sumber resmi. Dokumen yang telah yang disediakan berbentuk PDF Posting atau tampilan file PDF ke dalam postingan Admin telah, sempat, atau membahas, baca, dan menerapkan dokumen tersebut di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan. Di bawah ini ada 3 Permendikbud yang telah selesai Admin Kumpulkan :

    1.      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang  Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat.
    2.      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    3.      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang  Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

    Untuk mendownload Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas silakan pilih link di bawah :


    II. Sumber
    Kemdikbud

    Data Pendidikan Indonesia Tahun Pelajaran 2016/2017

    Data statitstik pendidikan Indonesia pada tahun pelajaran 2016/2017 merupakan data yang memperlihatkan secara keseluruhan mengenai pembangunan pendidikan di Indonesia. Data ini memuat data satuan pendidikan, jenjang, kepala sekolah, guru, siswa, data kelulusan, data siswa putus sekolah, dan berkaitan lainnya di satuan pendidikan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.  Di bawah ini dilampirkan data kelulusan SMK.



    Gambar 1


    Gambar 2

    Sumber : http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/index.php?thn=all

    Dengan data yang ditayangkan diatas dapat kita ketahui bahwa perkembangan dunia SMK dapat dianalisis dari grafik data kelulusan SMK tersebut dan untuk  data selengkapnya dapat Anda download pada link  di bawah ini :


    24 May 2017

    Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 10 13 & 17 Tahun 2017

    I. Pengantar

    Pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 24 Admin Blog Kopinet telah mengumpulkan beberapa peraturan menteri pendidikan dan juga pada tahun sebelumnya telah memposting beberapa peraturan di tahun 2016. Silakan baca Salinan Permendikbud RI Tahun 2016 dan di tahun 2017 telah memposting beberapa Permendikbud yang telah ditetapkan. Dengan mempedomani peraturan akan mempermudah kita dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di pendidikan. Ketika muncul ide-ide cemerlang untuk menetapkan suatu metode, menyusun strategi belajar dan sebagainya jika peraturan telah dipahami jelas akan membantu untuk melakukan analisis terhadap pokok permasalahan menjadi lebih efektif dan terarah dan bukan atas kehendak personal melainkan secara aturan telah dilihat, diukur bahwa hal itu mungkin atau dapat untuk diwujudkan dalam pembangunan pendidikan.

    Sebagai bentuk untuk memastikan semua kalangan pendidikan selalu respon terhadap produk hukum pendidikan pada hari ini Rabu, 24 Mei 2017 Admin posting 4 (empat) Peraturan Menteri yang sudah diupload ke Blog Kopinet. Peraturan tersebut diantaranya :

    1.      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

    2.      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

    3.      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

    4.      PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

    Permendikbud Nomor 8 di atas mengatur masalah bantuan operasional sekolah. Bantuan tersebut diambil dari sistem pendataan sekolah menggunakan aplikasi pengembang yang dimuat dalam Peraturan Menteri Tentang Data Pokok Pendidikan.

    Untuk proses download Peraturan tersebut silakan Anda klik link di bawah ini :





      


    II. Sumber 
         Kemdikbud


    23 May 2017

    Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi

    I. Pengantar

    Adalah Peraturan Menteri pendidikan yang dikeluarkan pada tahun 2017 serta merupakan pengganti atas peraturan menteri pendidikan nomor 17 tahun 2016. Secara teknis Peraturan ini mengatur mengenai tunjangan profesi dan tunjangan penghasilan tambahan.

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 684), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




    Dengan memperhatikan Permendikbud sebelumnya yaitu penataan linieritas serta peraturan tentang data pokok pendidikan maka ketentuan yang dimuat dalam peraturan ini pedoman untuk menyalurkan tunjangan setelah dinyatakan memenuhi syarat. Hal ini dapat kita lihat bahwa sistem pengumpulan data melalui dapodik dan sistem peraturan yang melekat kepada tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan yang mana yang dinyatakan sesuai peraturan mengacu pada penataan linieritas tenaga pendidik.



    II. Sumber

    Kemdikbud

    Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik Tahun 2016

    I. Pengantar

    Sebelumnya telah terbit Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan
    Dan Kebudayaan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor
    29277 /J/LL/2014  Perihal : Sertifikat Pendidik dan Kewenangan Mengajar Guru Berdasarkan Kurikulum 2013 tertanggal 25 November 2014, maka pada tahun 2016 telah terbit Permendikbud RI Nomor 46 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

    Peraturan ini memuat 98 halaman lampiran dan kiranya Bapak/Ibu guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik untuk memperhatikan peraturan untuk memastikan linieritas antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan di satuan pendidikan.

    Ringkasan :
    1.     Pasal 3
    (1)  Penetapan linieritas bagi guru bersertifikat pendidik dilakukan melalui sistem Data Pokok Pendidikan dengan menggunakan program aplikasi yang dikembangkan.
    (2)  Penetapan linieritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    2.     Pasal 5
    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.


    II. Sumber

    Kemdikbud 


    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 20 21 22 23 24 25 26 27

    I. Pengantar

    Berikut ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang ditetapkan pada Tahun 2016. Peraturan ini merupakan dokumen eksternal yang mesti kita miliki apabila kita kalangan pendidikan. Dari dokumen ini kita dapat menyiapkan berbagai perencanaan pendidikan yang agar semua komponen, proses, persiapan, pelaksanaan, dan sampai pada tahapan persiapan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, laporan dan penyusunan program kerja dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Selain itu pula ketika menuangkan peraturan dan ketentuan teknis dalam proses penyusunan program, pelaksanaan, dan penetapan manajemen sekolah agar kiranya memperhatikan peraturan yang masih berlaku dan telah diubah atau telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini bertujuan agar semua dokumen yang tertuang di satuan pendidikan adalah dokumen peraturan yang berlaku dan telah disesuaikan sehingga program-program dapat berjalan dengan baik dan valid.

    Lampiran :

    1.       Permendikbud RI Nomor 19 Tentang Program Indonesia Pintar

    Peraturan ini merupakan peraturan untuk teknis dan ketentuan tentang Indonesia Pintar di jenjang pendidikan formal. Sistem pendataan dilakukan melalui Dapodik.


    2.       Permendikbud RI Nomor 20 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

           Download Lampiran

    3.       Permendikbud RI Nomor 21 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah


    4.       Permendikbud RI Nomor 22 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah


    5.       Permendikbud RI Nomor 23 Tentang Standar Penilaian Pendidikan


    6.       Permendikbud RI Nomor 24 Tentang  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah


    7.       Permendikbud RI Nomor 25 Tentang  Komponen dalam Penghitungan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


    8.       Permendikbud RI Nomor 26 Tentang  Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Refleksi, dan Teknisi Akuntansi


    9.       Permendikbud RI Nomor 27 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan


    II. Sumber :

    Kemdikbud RI

    Permendikbud RI Nomor 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil