29 May 2017

Permendiknas No 24 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH


Peraturan ini diperuntukan bagi kalangan tenaga administrasi sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Dalam peraturan ini memuat berbagai komponen yang berkaitan dengan tenaga administrasi mulai dari kepala, bagian, dan tenaga bidang administrasi di sekolah/madrasah. Dokumen ini sangat penting untuk dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mengukur kompetensi, melaksanakan evaluasia SDM tenaga administrasi dan penyusunan program satuan pendidikan.

Dari peraturan ini kita baik sebagai pimpinan satuan pendidikan atau pun sebagai tenaga administrasi dapat memastikan bahwa unit kerja dan tanggung jawab kita atau bidang yang menjadi tanggung jawab kita dapat disesuaikan dengan tabel-tabel kompetensi baik syarat maupun pengembangan kita untuk jangka waktu tertu dalam proses pembangunan pendidikan.

Selain itu pula dokumen peraturan ini dapat kita berikan gambaran tupoksi yang relevan dengan latar belakang pendidikan setiap tenaga administrasi di satuan pendidikan, memetakan kebutuhan tenaga, melakukana pelatihan, mengembangkan SDM dan proses-proses lanjutan demi terwujudnya kualitas SDM tenaga administrasi sekolah yang setiap saat menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan senantiansa tanggap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk terlaksanakanya penyelenggaraan administrasi satuan pendidikan yang cepat, tepat, dan berkualias.

Untuk satuan pendidikan SMA/SMK jelas digambarkan bahwa untuk jumlah rombongan belajar yang telah sesuai dengan ketentuan dapat ditambahkan penempatan khusus untuk tenaga administrasinya mengingat volume rombel dan keperluan jurusan yang memerlukan penanganan khusus. Misalnya jurusan yang diatas 30 rombel jelas-jelas memerlukan tim tenaga administrasi khusun untuk membantu dibidang keahlian/jurusan sehingga layanan administrasinya dapat dilaksanakan seefektif mungkin serta mempermudah layanan administrasi di unit-unit jurusan.

Dengan mempedomani peraturan ini diharapkan kewenangan bagian administrasi lebih luas dalam merencanakan, menyusun, mengirimkan, dan mengevaluasi program-program pendidikan yang telah sesuai dengan produk hukum pendidikan. Dan juga akan mempermudah satuan pendidikan dalam membagi wilayah administrasi ditingkat jurusan, kepala kompetensi, ketua jurusan, dan atau tim khusus yang membidang program tertentu di satuan pendidikan ruang lingkup peningkatan kualitas layanan dan tata kelola manajemen satuan pendidikan.




Sumber

Kemdikbud